COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA TOLERANSI DI KOTA SINGKAWANG

Abstract

Keragaman sosial yang meningkat di kota multikultural seperti Singkawang menuntut tata kelola yang efektif untuk mengelola pluralisme dan membangun toleransi. Namun, koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali terfragmentasi sehingga membatasi potensi terciptanya harmoni sosial yang inklusif. Penelitian ini memfokuskan pada tantangan pelaksanaan collaborative governance sebagai strategi membangun kota toleran melalui kerjasama lintas sektor. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang, dengan fokus pada partisipasi pemangku kepentingan, kemitraan kelembagaan, pengambilan keputusan demokratis, desentralisasi, jaringan sosial, dan adaptabilitas kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial berupa praktik Collaborative governance dalam konteks nyata Kota Singkawang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Collaborative governance dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang berjalan melalui enam dimensi utama, yakni partisipasi aktif, kemitraan lintas sektor, keputusan demokratis dan transparan, desentralisasi kewenangan, jaringan sosial dan kepercayaan, serta fleksibilitas dan adaptabilitas. Setiap dimensi memperlihatkan bagaimana berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, komunitas adat, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil berperan aktif dalam membangun harmoni sosial. Dengan mempertimbangkan keenam dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Collaborative governance di Singkawang sudah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat toleransi sosial.